Desa Harus Dibela Dengan Demokrasi

Media Informasi Warga

Desa Harus Dibela Dengan Demokrasi

3 Februari 2018 artikel 0

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakterisktik geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman

Fenomena kesenjangan perkembangan antar wilayah di suatu desa, meliputi wilayah-wilayah yang sudah baik infrastrukturnya dan wilayah-wilayah yang sama sekali belum tersentuh memicu kesenjangan sosial antar wilayah.  Salah satu faktor terjadi kesenjangan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya juga karena faktor pembangunan ekonomi sebelumnya.

Pegiringan adalah desa di kecamatan Bantarbolang. Pegiringan salah satu desa di kecamatan Bantarbolang yang mempunyai bahasa yang khas di banding daerah lain di Pemalang, yaitu pengucapan vokal akhir (a) dibaca dengan (e) seperti pada kata belah.

Secara geografis desa pegiringan tergolong desa yang cukup maju dengan ditunjang akses jalan utama Pemalang – Purwokerto. Roda perekonomian yang semakin pesat dengan banyak dibangunnya infrastruktur perdagangan di jalan-jalan yang menjadi akses utama desa tetangga yaitu desa Sumurkidang, Banjarsari dan desa Wanarata.

Perekonomian Desa pegiringan tergolong desa yang cukup makmur dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian pertanian dan roda perekonomian, hal tersebut ditunjang oleh kerja keras masyarakat desa pegiringan yang sebagian besar adalah perantau dijakarta dan sekitarnya, banyak hal yang berkembang didasari oleh permodalan yang tidak sedikit pengorbanan, bermodalkan ketekadan dan kemauan keras untuk mengadu nasib demi menghidupi keluarga dirumah, perantau banyak menciptakan perekonomian baru dengan hasil materi dan ilmu pengalaman dikota rantau. masyarakat berlomba-lomba mengembangkan pengalaman kerja untuk ditanamkan di desa pegiringan.tidak kalah pentingnya aset produktif seperti membeli sawah dan tanah untuk membuat rumah serta menanamkan modal kepihak pengusaha-pengusaha kecil didesa pegiringan untuk bagi hasil. (Sumber : Wikipedia)

Seiring perjalananan waktu, kepemimpinan desa silih berganti sesuai masa periodenya. Berbagai perubahan dari masa kemasapun bisa dirasakan bersama. Berbagai upaya dan konsep membangun dari pemimpin desa, dari masa kemasapun beragam. Berbagai pembangunanpun ikut menyertai disetiap masa kepemimpinan kepala desa disetiap periodenya.

Perjalanan panjang mewujudkan desa yang demokratis, mandiri, sejahtera dan mempunyai kewenangan dalam mengatur masyarakatnya kini menemukan momentumnya dengan telah terbitnya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang di syahkan pada rapat paripurna DPR  tanggal 18 Desember 2013. Secara substansi Undang-Undang Desa kini memiliki semangat pembaharuan, orientasi perbaikan serta memperkuat desa sebagai pilar bangsa. Baik dalam bidang sosial,politik maupun ekonomi. Prinsip penting yang tertuang dalam Undang-Undang Desa adalah menghargai desa sebagai wujud lokal sebagai sendi sosial budaya, menegaskan kedudukan dan kewenangan desa dalam posisinya dengan supra desa, untuk mampu mandiri dalam mengelola sumber daya yang ada demi mewujudkan kesejahteraan desa, semangat demokratisasi dimana tata pemerintahannya di dorong untuk demokratis, masyarakatnya juga memahami makna demokrasi dengan sebenar-benarnya. 

Di masa kepemimpinan kepala desa sekarang, desa Pegiringan memasuki tahun ketiga sejak program dana desa digulirkan. Seperti halnya kepala desa sebelum-sebelumnya, selama kurun waktu 5 tahun periode kepemimpinannya berbagai upaya memajukan desa dilakukan sesuai janji-janji politiknya. Pembangunan infrastruktur menjadi fokus pembangunan dalam 5 tahun terakhir. Selain itu pembangunan bidang lainnya juga sudah mulai nampak. Hasilnya sudah bisa dilihat bersama. Terlepas dari kepentingan apapun, penulis dapat menyimpulkan Pegiringan lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Kesimpulan tersebut entah benar atau salah, pastinya akan berbeda tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Puas atau tidak atas raihan hasil sekarang, juga tergantung  sudut pandang  melihatnya. Yang jelas obyektifitas dituntut dalam melihat segalanya.

Tahun 2018 adalah tahun pergantian pemimpin di desa Pegiringan, masa kepala desa hampir akhir memasuki 1 periode. Pembangunan serta perbaikan yang sudah berjalan tentunya harus tetap dijalankan. Menjelang tahun politik ini, warga desa dituntut untuk lebih memahami dan melihat track record calon-calon pemimpin baru. Memahami konsep-konsep serta program-program yang akan dijalankan. Agar desa tercinta Pegiringan akan lebih baik, lebih maju nantinya. Maju dan lebih baik dari sisi mana, kembali lagi bagaimana kita melihatnya, tentunya kebaikan itu lebih bermanfaat bagi orang banyak.

Kebebasan Berpendapat Adalah merupakan hak dan kewajiban bagi tiap warga negara dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas untuk dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 28 dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2005. Kebebasan berkelompok merupakan naluri dasar manusia yang tak mungkin diingkari. Kebebasan berkelompok dalam berorganisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang harus diaplikasikan oleh setiap warga negara. Demokrasi tidak akan berkembang jika setiap orang atau kelompok enggan untuk memunculkan kesatuan pendapat. Perbedaan dalam berpendapat dapat mendorong tumbuhnya persaingan antar satu dengan yang lain, namun demokrasi menginginkan tujuan yang bisa disikapi dengan kerjasama yang baik. Sehingga kompetisi berdampak menuju sesuatu yang berkualitas.

Pilkades adalah refleksi bagaimana demokrasi itu coba diimplementasikan. Disisi lain Pilkades merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Dimana terjadi proses interaksi antara rakyat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pilkades adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda enam tahun ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa. Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Saya hendak mengedepankan argumen bahwa desa harus “dibela” dan sekaligus harus “dilawan” dengan demokrasi.

Harapan besar kita bersama tentunya saling hujat, saling membenci dan saling mengklaim kebenaran serta saling menyalahkan tidak mengiringi tahun pergantian kepemimpinan desa. Sebaliknya persaingan sehat dengan program-program serta visi misi inovatif akan menjadi peluru perjuangan. Semoga desa kita tercinta akan lebih maju kedepannya. (Zb.AnakDesa)