Musdes Perubahan Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018

Media Informasi Warga

Musdes Perubahan Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Tahun 2018

12 Februari 2018 Berita 0

Mendasari Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 4/HUK/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang penetapan perubahan jumlah keluarga penerima keluarga penerima manfaat serta tahap penyaluran bantuan sosial  beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai tahun 2018 kabupaten pemalang dengan pagu 114.577 KK.

Rastra adalah program Pemerintah Pusat yang bersifat Nasional, yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Program ini  membutuhkan data yang sangat Valid, agar bantuan mencapai tepat sasaran. Untuk mendapatkan data yang valid tersebut diperlukan Validasi dan Verifikasi data. Dalam Buku Pedoman bantuan Beras Rastra untuk mencapai hal ini dilakukan dengan Musyawarah Desa yang fungsinya untuk memilih dan menetapkan Keluarga Penerima Manfaat ( KPM ) yang tepat.

Untuk mencapai tepat sasaran kepada KPM maka Desa/TIM rastra Desa diminta untuk mengadakan Musyawarah Desa untuk memilih dan menetapkan KPM yang layak untuk menerima bantuan Rastra melalui musyawarah desa (Musdes).

Senin, 12 Februari 2018 Pemerintah desa Pegiringan melaksanakan Musyawarah desa perubahan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Musyawarah Desa ( Musdes ) atau forum pertemuan musyawarah melibatkan aparat Desa, Kelompok masyarakat Desa, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, para ketua RT dan perwakilan keluarga penerima manfaat rastra.

Ketua BPD desa Pegiringan, Asrori dalam sambutannya menyampaikan BPD sebagai mitra pemerintah akan selaku bersinergi. BPD juga sebagai perwakilan masyarakat, berharap masyarakat tetap rukun menjaga kedamaian dan kerukunan. BPD berharap dalam pendataan penambahan penerima rastra benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar benar-benar tepat sasaran.

Sementara itu Kepala desa Pegiringan, Duhari Daya menyampaikan musdes ini adalah sarana partisipatif warga dalam penggalian usulan sebelum ditetapkannya jumlah riil tambahan penerima rastra. Duhari Daya juga mengingatkan kepada ketua RT agar benar-benar mendata dan mengusulkan warga miskin kurang mampu dilingkungannya yang belum tersentuh sama sekali oleh bantuan pemerintah, agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Duhari Daya menambhkan data akan dikirim ke Dinsos KB PP Kabupaten Pemalang paling lambat 15 Februari 2018 untuk diusulkan ke Kementrian Sosial RI untuk mendapatkan alokasi BPNT. (AdminDesa)