Sosialisasi PBB dan Pembentukan PPK/TPK Desa Pegiringan Tahun 2018

Media Informasi Warga

Sosialisasi PBB dan Pembentukan PPK/TPK Desa Pegiringan Tahun 2018

23 Maret 2018 Berita 0

[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Listen to Post”]

Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Peraturan diatas diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana dalam lampiran permendagri tersebut, mengharuskan pemerintah desa menerapkan pengadaan barang jasa di desa dengan metode swakelola, dengan membentuk tim PPK dan TPK. PPK formil nya adalah merencanakan dan mengorganisasikan semua kegiatan dan dilaksanakan oleh TPK dengan menggunakan azaz transpatasi, akuntabel dan partisipatif sedangkan TPK adalah tim pelaksana pembangunannya.

Jum’at malam (23/03/2018) Pemerintah desa Pegiringan melaksanakan musyawarah Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan panitia pelaksana kegiatan (PPK) untuk periode pembangunan tahun 2018, Bertempat di Pendopo Balaidesa Pegiringan. Rapat dihadiri dari unsur Perangkat desa, BPD, LMPD, KPMD, masyarakat, PKK, ketua RT se desa Pegiringan serta pendamping desa dan PLD. Selain pembentukan PPK dan TPK Musyawarah tersebut sekaligus sebagai sarana sosialisasi PBB tahun 2018. Meningkatkan pemasukan pajak bumi dan bangunan memang gampang gampang susah, sehebat apapun kinerja petugas pengelola PBB, kunci keberhasilan adalah terletak pada kesadaran para wajib pajak. tinggi kesadaran wajib pajak berarti target bisa dengan mudah di capai. Oleh karena itu dengan sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat, kesadaran membayar pajak bumi dan bangunan desa Pegiringan akan meningkat.

Kepala Desa Pegiringan, Duhari Daya dalam sambutannya menyampaikan diharapkan agar para RT bisa mensosialisasikan secara maksimal tentang PBB agar semua Wajib Pajak bisa memenuhi kewajibannya. Kepala desa menambahkan bahwa pembangunan desa sudah disiapkan anggaran oleh negara tetapi peran pemerintah desa sangat menentukan bagaimana agar penggunaan dana tersebut bisa tepat sasaran dan mampu mempertanggungjawabkannya, Kepala desa berharap agar pembangunan bisa berkelanjutkan.

Sementara itu Ketua BPD desa Pegiringan, Asrori menyampaikan BPD tidak boleh menjadi batu ganjalan berjalannya pembangunan yang sudah di rencanakan dan dijalankan oleh pemerintah desa. BPD dalam melaksanakan tugas monitoring tentunya benar-benar menjadi mitra kerja pemerintahan desa, bukan malah menjadi penghambat pembangunan, tuturnya.

Dalam rapat tersebut disepakati PPK dan TPK untuk periode pembangunan desa tahun 2018. Musyawarah berjalan dengan baik, semoga dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses / tahapan-tahapan pembangunan, kesadaran masyarakat untuk terlibat langsung/berpartisipasi dalam proses pembangunan di Desa semakin meningkat. Pemberdayaan dapat berjalan bila ada partisipasi, prasyarat untuk dapat berpartisipasi adalah KESEMPATAN, KEMAUAN dan KEMAMPUAN. Dengan partisipasi dan berperan serta di sini bukan berarti masyarakat itu hanya berfungsi untuk memberikan dukungan dan keikutsertaan dalam proses pembangunan, tetapi juga menikmati hasil-hasil pembangunan itu sendiri. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. (Slamet Riyadi_Ks.Pelayanan)